PASURUAN, pojokkasus.com – Warga Nampon geram setelah melihat pembangunan pondasi pabrik di bekas PT Sinar Perkasa Pasuruan nekat menyerobot sempadan dan badan sungai hingga memicu kemarahan warga lokal, Selasa (10/11). Aktivitas korporasi yang mencaplok tanggul aliran air di Dusun Nampon, Desa Winong, Kecamatan Gempol, ini dinilai sebagai ancaman nyata bagi keselamatan ekosistem dan potensi bencana banjir.
Kasus ini langsung menjadi Polemik tajam setelah tim investigasi lapangan mengungkap pelanggaran telak terhadap aturan tata ruang air. Korporasi dituding menghalalkan segala cara demi memperluas area bangunan tanpa mempedulikan regulasi perlindungan lingkungan yang berlaku.
Pemerhati lingkungan setempat, Wandi, secara terbuka mengecam keras aksi semena-mena tersebut. Berdasarkan data struktur bangunan historis sejak 1994, proyek saat ini terbukti melenceng jauh dan merangsek masuk ke zona terlarang aliran sungai.
Aturan baku terkait sempadan sungai sebenarnya mewajibkan ruang bebas minimal 4,5 meter dari bibir sungai. Namun, alih-alih mematuhi aturan demi keselamatan publik, tangkis sungai justru dihabisi tanpa ampun demi kepentingan ekspansi korporasi.
Breaking news:
Aksi Kemanusiaan PT Mega Surya Eratama Menginspirasi Dunia Industri
Suara geram turut disuarakan oleh warga asli setempat, Ponadi, yang menyaksikan langsung kerusakan parah di lokasi proyek. Dengan berbekal ingatan masa kecilnya, ia menunjukkan batas pondasi tembok lama yang kini sengaja dilenyapkan oleh pihak pengembang.
Ponadi bahkan secara terbuka menantang instansi berwenang untuk melakukan pembongkaran dan pengerukan tanah guna membuktikan pelanggaran kasat mata tersebut. “La iki kan tangkis kali dikeduk, loh. Salah berat iku, Pak! Lah kok sakmono iku tangkise kali dientekno?” ujarnya penuh emosi.
Polemik ini semakin pelik setelah Kepala Dusun (Kasun) Nampon, Poniman, mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan proyek bermasalah itu. Ia berdalih kapasitasnya di lapangan hanya sebatas mendampingi peninjauan tanpa bisa menjatuhkan sanksi administratif.
Kendati pihak Balai Pengairan Surabaya sempat turun tangan menerima komplain warga, proyek konstruksi tersebut tetap melenggang tanpa kejelasan tindakan tegas. Ketidakpastian hukum ini menciptakan celah bagi pelanggar untuk terus mengabaikan aturan lingkungan.
Fakta Lapangan Pelanggaran Proyek :
- Area sempadan dan tanggul sungai seluas meteran penting dibabat habis.
- Pondasi baru merangsek masuk ke badan air melanggar batas historis 1994.
- Potensi ancaman banjir besar mengintai wilayah sekitar saat musim hujan.
- Pembiaran proyek memicu hilangnya kepercayaan publik terhadap pengawasan daerah.
- Situasi ini kini menjadi ujian integritas terbesar bagi Dinas Lingkungan Hidup serta aparat penegak Perda Kabupaten Pasuruan.
Apakah instansi terkait akan bertindak tegas atau justru memilih bungkam di hadapan kekuatan korporasi?
Publik mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah hukum nyata sebelum bencana ekologis benar-benar merugikan masyarakat luas. Kelestarian lingkungan tidak boleh dikorbankan demi nafsu ekspansi bisnis yang mengabaikan hukum. Bersambung (D2Y)
