PASURUAN, POJOKKASUS.COM – Febri Irawan Darwis mengajak masyarakat mengedepankan komunikasi politik yang sehat sekaligus mengawal berbagai aspirasi pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik bagi Masyarakat Tahun 2026 yang berlangsung di Al-Falah As-Siddiqiyah, Rabu (11/11/2026).
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan tersebut menegaskan bahwa kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas di tengah dinamika politik dan pemerintahan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi Kabupaten Pasuruan agar tetap aman, damai, sejuk, dan kondusif.
Menurut Febri, perbedaan pandangan politik tidak boleh menghambat jalannya pemerintahan maupun pelayanan publik. Sebaliknya, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan perlu membangun komunikasi yang sehat, mengedepankan kesabaran, serta mengutamakan kepentingan bersama.
Kegiatan sosialisasi tersebut tidak hanya menjadi sarana memberikan pemahaman mengenai pendidikan politik, tetapi juga membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan pembangunan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Dalam pemaparannya, Febri menyampaikan sejumlah indikator pembangunan Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum, angka kemiskinan mengalami penurunan dari 8,63 persen pada 2024 menjadi 8,21 persen pada 2025. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2025 mencapai 73,02.
Di sektor infrastruktur dan pelayanan publik, pemerintah daerah disebut telah menangani lebih dari 1.000 aduan masyarakat terkait penerangan jalan umum (PJU) hingga Juli 2026. Pemerintah juga menyediakan layanan panggilan darurat 112 untuk memudahkan warga melaporkan berbagai kondisi darurat.
Breaking news:
Munajat Cinta Jalur Langit, Randupitu Istikamah Berdoa
Pada sektor kesehatan, puskesmas di Kabupaten Pasuruan mendapat instruksi memberikan pelayanan selama 24 jam dengan dukungan dokter jaga dan pengemudi ambulans. Kebijakan tersebut diharapkan mempercepat penanganan masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis.
Febri menilai capaian pembangunan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan. Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur melalui angka statistik, tetapi juga harus terlihat dari manfaat program yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Diano Vela Ferisantoso, Asisten I sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial, menyampaikan materi mengenai hakikat politik dan pentingnya komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.
Diano menjelaskan bahwa politik bukan semata-mata persoalan kekuasaan. Politik merupakan proses mengatur kehidupan bersama, menyusun aturan, membangun kesepakatan, serta menentukan pihak yang menerima amanah untuk menjalankan tanggung jawab.
Ia memberikan contoh sederhana melalui kehidupan keluarga. Ketika suami dan istri bermusyawarah menentukan menu makanan, terdapat proses komunikasi, kompromi, dan pengambilan keputusan bersama.
Menurut Diano, contoh tersebut menunjukkan bahwa praktik politik sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Perbedaan kepentingan seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling bertentangan, melainkan menjadi ruang untuk berdialog dan mencari kesepakatan.
Diano juga mengingatkan pentingnya menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai simbol persatuan dan identitas nasional. Ia menekankan bahwa komunikasi terbuka menjadi salah satu kunci membangun kehidupan politik yang sehat sehingga perbedaan pandangan dapat dipertemukan untuk mencapai tujuan bersama.
Selain mendapatkan materi pendidikan politik, masyarakat memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Siti Asiah, perwakilan Desa Kenep, mengusulkan perbaikan sarana dan prasarana balai desa. Ia menilai kondisi bangunan yang mengalami kerusakan membutuhkan penanganan agar kegiatan masyarakat dan pelayanan administrasi dapat berlangsung lebih nyaman.
Aspirasi berikutnya disampaikan Abdul Majid dari Koperasi Jasa Angkutan Umum Karunia Jaya. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Pasuruan kembali mengaktifkan program angkutan gratis bagi anak-anak sekolah yang sebelumnya pernah berjalan.
Menurutnya, program tersebut dapat membantu mengurangi beban ekonomi keluarga sekaligus memberikan kemudahan akses transportasi bagi para pelajar. Ia juga meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi sejumlah fasilitas sekolah di wilayah Winongan yang membutuhkan perbaikan.
Sementara itu, Pitono, perwakilan Wonorejo Kedungringin, meminta pemerintah menindaklanjuti persoalan Sungai Wati. Ia turut menyoroti kerusakan akses jalan raya akibat banjir yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Pitono berharap pemerintah segera melakukan langkah penanganan agar kondisi infrastruktur kembali memadai dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas tanpa terganggu kerusakan jalan.
Persoalan lingkungan turut menjadi perhatian Johan, warga Beji. Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mendukung program normalisasi sungai.
Menurut Johan, penanganan persoalan sungai tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat juga harus memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta ikut memelihara saluran air agar tetap berfungsi.
Ia berharap pemerintah memberikan dukungan berupa fasilitas maupun program penanganan lingkungan. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga hasil pembangunan dan mencegah persoalan serupa terulang.
Berbagai masukan tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat Kabupaten Pasuruan masih mencakup sejumlah sektor penting. Mulai dari infrastruktur desa, pendidikan, transportasi, penanganan banjir, hingga pengelolaan lingkungan membutuhkan perhatian dan koordinasi lintas instansi.
Berbagai aspirasi yang muncul dalam kegiatan sosialisasi tersebut menjadi catatan penting bagi penyelenggara pemerintahan dan wakil rakyat. Masyarakat membutuhkan tindak lanjut konkret agar persoalan yang mereka hadapi tidak berhenti sebatas penyampaian dalam forum.
Sebagai anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Febri Irawan Darwis diharapkan dapat mengawal berbagai masukan tersebut melalui fungsi dan kewenangannya sebagai wakil rakyat. Koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga diperlukan agar setiap persoalan mendapatkan perhatian sesuai prioritas dan kemampuan anggaran daerah.
Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik Tahun 2026 ini sekaligus memperlihatkan pentingnya ruang komunikasi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat. Pendidikan politik tidak hanya berbicara tentang pemilu maupun kekuasaan, tetapi juga menyangkut kesadaran masyarakat dalam memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab sebagai warga negara.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh proses politik di lembaga pemerintahan, tetapi juga oleh sikap masyarakat dalam menyikapi perbedaan, menyampaikan kritik, dan memperjuangkan kepentingan bersama.
Pendidikan politik yang sehat harus mampu melahirkan masyarakat yang kritis, santun, dan peduli terhadap pembangunan. Sebab, aspirasi rakyat bukan sekadar suara yang disampaikan dalam forum, melainkan amanah yang harus diperjuangkan agar menghasilkan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Pasuruan.
POJOKKASUS.COM – Mengawal Fakta, Menyuarakan Aspirasi.
Jurnalis: D2Y
