PASURUAN, POJOKKASUS.COM – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pasuruan, pak Febri Irawan Darwis, menegaskan komitmennya mengawal aspirasi pemuda, khususnya terkait penyerapan tenaga kerja, pengelolaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), serta pemberdayaan Karang Taruna. Hal itu disampaikan dalam pertemuan bersama para pemuda di Cafe Capitano, Sabtu (24/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah perwakilan pemuda menyampaikan persoalan yang mereka hadapi di lingkungan masing-masing. Mulai dari perkembangan usaha rumah kos, keterbatasan tenaga kerja lokal yang memiliki keterampilan, hingga transparansi dan pemanfaatan CSR agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Febri menekankan pentingnya peran pemuda dalam mengawasi sekaligus mengingatkan pemerintah daerah agar menjalankan program sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembangunan daerah. Mereka perlu berani menyampaikan kritik, mengawal kebijakan, dan memastikan program pemerintah memberikan dampak yang jelas.
Baca juga :
Solusi Nyata Mendagri Bagi 30 Juta Keluarga Belum Punya Rumah
“Saya sampaikan kepada anggota Gerindra, jangan sampai ada aduan masyarakat yang tidak direspons. Kalau ada anggota Fraksi Gerindra yang lambat merespons, nanti saya ajak jalan-jalan sendiri ke daerah pemilihannya,” ujarnya.
Febri juga mengajak para pemuda melihat persoalan masyarakat secara menyeluruh. Ia menekankan pentingnya memahami dampak suatu kebijakan sekaligus mencari solusi yang bisa diterapkan.
Ia menyebut program Bupati Pasuruan pada 2026 memiliki fokus pada pembangunan jalan. Meski demikian, aspirasi masyarakat di sektor lain juga perlu mendapat perhatian agar pembangunan dapat menjawab kebutuhan warga secara luas.
Rahmat Dani, perwakilan pemuda dari Masangan, menyampaikan persoalan menjamurnya usaha rumah kos di wilayahnya. Menurutnya, sejumlah masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai petani kini menghadapi perubahan kondisi lingkungan seiring bertambahnya pendatang yang membangun usaha kos-kosan.
Ia berharap pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan paguyuban agar para pelaku usaha kos memiliki wadah komunikasi dan koordinasi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Febri menjelaskan bahwa penataan usaha kos perlu dikoordinasikan dengan pemerintah desa sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menyatakan akan berkoordinasi dengan dinas terkait, termasuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), untuk membahas persoalan tersebut.
Febri menegaskan komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mencari penyelesaian.
Aspirasi berikutnya disampaikan H. Efendi dari Beji. Ia menyoroti kesulitan warga lokal ketika hendak memasuki dunia kerja di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pasuruan.
baca juga :
Reses Febri Irawan Darwis Tampung Keluhan Petani soal Pupuk
Menurut Efendi, masyarakat kerap menghadapi kendala karena perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan atau keahlian tertentu. Karena itu, ia mengusulkan pembentukan training center di tingkat kecamatan untuk meningkatkan kemampuan calon tenaga kerja lokal.
Melalui pusat pelatihan tersebut, pemuda diharapkan memperoleh keterampilan sesuai kebutuhan industri sehingga memiliki peluang lebih besar untuk diterima bekerja.
Efendi menilai pelatihan yang terarah dapat menjadi solusi agar perusahaan tidak lagi menjadikan keterbatasan keahlian sebagai alasan untuk tidak merekrut masyarakat sekitar.
Menanggapi usulan itu, Febri menyatakan dirinya telah beberapa kali mengingatkan dinas terkait agar program pelatihan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
Menurutnya, pelatihan harus memiliki tahapan lanjutan yang jelas, mulai dari peningkatan keterampilan hingga akses pekerjaan atau dukungan untuk membangun usaha mandiri.
“Jangan hanya memberikan pelatihan-pelatihan tanpa mengarahkan ke suatu pekerjaan yang bisa menghasilkan, seperti pemberian modal usaha atau penyaluran ke industri,” tegasnya.
Persoalan CSR perusahaan juga menjadi pembahasan utama dalam pertemuan tersebut. Perwakilan Karang Taruna Pogar mempertanyakan mekanisme penyerapan dan pemanfaatan CSR di Kabupaten Pasuruan, khususnya peluang bagi organisasi kepemudaan di tingkat desa.
Mereka berharap program CSR tidak hanya berorientasi pada pelatihan singkat, tetapi juga dapat mendukung kegiatan sosial, pengembangan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja bagi pemuda.
Febri menyampaikan bahwa program CSR telah memiliki alokasi masing-masing. Namun, ia mendorong Karang Taruna memahami mekanisme pengajuan dan pemanfaatannya agar dapat berperan lebih aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Ia juga mempertanyakan kecenderungan Karang Taruna yang kerap hanya dilibatkan untuk membantu membuat proposal kegiatan, tanpa mendapatkan kesempatan lebih luas untuk mengelola program secara mandiri.
“Insyaallah ke depan tetap saya kawal. Jangan pernah takut. Saya berharap kawan-kawan Karang Taruna mengetahui bagaimana mekanisme pengambilan CSR,” ujarnya.
Menurut Febri, Karang Taruna merupakan organisasi resmi yang memiliki legalitas sehingga dapat mengambil peran strategis dalam pembangunan sosial. Organisasi tersebut juga berpotensi menjadi mitra kontrol sosial yang independen dengan memberikan masukan kepada pemerintah desa maupun kecamatan.
Ia mendorong Karang Taruna agar tidak hanya berorientasi pada pengajuan proposal, tetapi juga mampu merancang dan mengelola kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Febri menyampaikan ketertarikannya terhadap gagasan pengembangan yayasan yang dikelola Karang Taruna apabila mampu membuka peluang kerja bagi anggotanya.
Ia berharap organisasi kepemudaan dapat berkembang menjadi wadah pemberdayaan yang menghasilkan manfaat nyata, termasuk melalui kegiatan sosial dan pengembangan usaha produktif.
Febri juga menegaskan bahwa setiap gagasan pemberdayaan harus dibangun secara mandiri, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia mengingatkan agar inisiatif tersebut tidak dikaitkan dengan kepentingan pribadi maupun politik anggota dewan.
Selain itu, ia menyampaikan rencana untuk mengadakan pelatihan sosial yang disusun secara berjenjang. Dengan pola tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan dasar, tetapi juga memiliki kesempatan meningkatkan kemampuan hingga mampu menjalankan kegiatan sosial secara mandiri.
Pertemuan di Cafe Capitano ini menjadi ruang penyampaian aspirasi pemuda terkait persoalan tenaga kerja, usaha masyarakat, CSR, dan pemberdayaan organisasi kepemudaan. Berbagai usulan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait, sehingga menghasilkan solusi yang terukur dan memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.(D2Y/RED)
