DPRD  

DPRD Sidoarjo Sahkan Raperda Pesantren dan Ketertiban Umum

SIDOARJO, pojokkasus.com — DPRD Sidoarjo sahkan Raperda Pesantren dan aturan ketertiban umum Sidoarjo dan resmi dibahas tuntas oleh DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Senin, 16 November 2026. Melalui agenda Rapat Paripurna di gedung dewan, para wakil rakyat bersama Bupati Sidoarjo menyepakati langkah besar untuk memperbarui payung hukum yang menyentuh langsung kebutuhan sehari-hari masyarakat.

​Bagi generasi muda dan warga Kota Delta, pembaruan regulasi ini sangat relevan karena berkaitan erat dengan kenyamanan ruang publik dan dukungan pendidikan. Pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir benar-benar adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat saat ini.

​Proses sidang diawali dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Raperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Poin ini menyoroti pentingnya perlindungan hak warga negara sekaligus menciptakan lingkungan kota yang kondusif untuk beraktivitas.

Baca juga

Anggaran Pilkada 2029 Dibahas, KPU Sidoarjo Bergerak Cepat

​Agenda berlanjut ke momen krusial berupa penyampaian pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan untuk Raperda tentang Fasilitasi Pesantren. Usai disetujui bersama, pimpinan sidang dan Bupati Sidoarjo menandatangani berita acara pengesahan sebagai tanda resminya dukungan daerah bagi dunia pesantren.

​Tak berhenti di situ, rapat paripurna juga mengetok keputusan atas Raperda Perubahan Kedua Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Ada tiga dampak nyata yang akan segera dirasakan masyarakat dari rangkaian keputusan tersebut :

Pesantren di Sidoarjo kini memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk mendapatkan fasilitasi dan pemberdayaan dari pemerintah daerah.

​Aturan perlindungan masyarakat dipertegas untuk meminimalkan gangguan ketertiban di ruang publik.

​Penataan ulang struktur perangkat daerah membuat pelayanan administrasi warga menjadi lebih cepat dan tepat sasaran.

​Perubahan susunan perangkat daerah menjadi sinyal bahwa pemerintah kabupaten siap meninggalkan cara kerja lama yang lamban. Dengan struktur dinas yang lebih proporsional, anggaran dan tenaga kerja pemerintah dapat difokuskan pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan publik.

​Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo menegaskan bahwa seluruh tahapan pengambilan keputusan ini dilakukan secara transparan demi kepentingan warga. “Melalui rangkaian rapat paripurna ini, kami terus mengoptimalkan fungsi legislasi DPRD serta memperkuat sinergi antar-instansi dalam mewujudkan kebijakan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.

Hot news

Kurir Ganja Dibekuk, Satresnarkoba Polresta Sidoarjo Sita Tiga Kilogram

​Keterbukaan informasi selama proses penyusunan aturan memungkinkan berbagai kelompok masyarakat ikut mengawal jalannya sidang. Hal ini membuktikan bahwa produk hukum daerah tidak dibuat secara tertutup, melainkan lahir dari dialog bersama para pemangku kepentingan.

​Ke depan, masyarakat dapat ikut memantau langsung bagaimana pemerintah daerah menerapkan ketiga regulasi tersebut di lapangan. Evaluasi berkala akan terus dilakukan oleh pihak legislatif agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

​Kesepakatan yang lahir dari Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo pada 16 November 2026 ini menandai babak baru penguatan regulasi daerah. Kombinasi antara penguatan fasilitas pesantren, jaminan ketertiban umum, dan pembenahan internal birokrasi diharapkan mampu menjawab ekspektasi warga Sidoarjo akan pelayanan publik yang berkualitas (Akbar)

IMG-20260327-WA0038