PASURUAN, POJOKKASUS.COM – Dugaan kekerasan guru SMPN 1 Gempol terhadap empat siswi kelas VIII di Kabupaten Pasuruan memicu kecaman Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pasuruan, Sabtu (14/11/2026). LPA menyatakan siap membawa dugaan tindakan fisik oleh guru berinisial JFR alias Fahmi ke Polres Pasuruan setelah menerima informasi dan sejumlah bukti terkait peristiwa tersebut.
Wakil Ketua LPA Kabupaten Pasuruan, Mohammad Daniel Effendi, menegaskan bahwa kekerasan terhadap peserta didik tidak dapat dibenarkan dengan alasan penegakan disiplin. Menurutnya, guru memiliki tanggung jawab mendidik, membimbing, sekaligus memastikan keselamatan anak selama berada di lingkungan sekolah.
Daniel menilai dugaan tindakan tersebut harus mendapat perhatian serius karena melibatkan tenaga pendidik yang seharusnya menjadi pelindung siswa. Terlebih, berdasarkan informasi yang diterimanya, guru yang bersangkutan berstatus aparatur sipil negara (ASN).
“Perbuatan itu sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang pendidik, apalagi dia berstatus ASN. Saya mengecam keras tindakan ini dan dipastikan akan segera saya laporkan secara resmi ke Polres Pasuruan,” tegas Daniel saat diwawancarai awak media, Sabtu (14/11/2026).
Kasus ini mencuat setelah empat siswi kelas VIII SMPN 1 Gempol dilaporkan pulang ke rumah dengan kondisi mengalami luka pada bagian tangan dan kaki. Informasi yang dihimpun menyebutkan, luka tersebut berupa lecet hingga berdarah.
Breaking news:
Kukuhkan Saka Bhayangkara, Polres Pasuruan Cetak Generasi Muda Pelopor Kamtibmas
Para siswi diduga mengalami luka setelah mendapatkan hukuman fisik yang berlangsung sekitar 20 menit. Namun, kronologi lengkap, bentuk tindakan, serta penyebab pasti luka tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Kondisi tersebut memicu keberatan wali murid. Pada Jumat (13/11/2026), sejumlah orang tua mendatangi SMPN 1 Gempol untuk meminta penjelasan mengenai kejadian yang menimpa anak-anak mereka. Kedatangan tersebut menjadi bentuk protes sekaligus tuntutan agar sekolah memberikan pertanggungjawaban.
Di sisi lain, pihak sekolah menyampaikan bahwa persoalan tersebut sebelumnya telah dimediasi oleh pihak Polsek. Mediasi disebut menghasilkan kesepakatan penyelesaian secara kekeluargaan antara pihak-pihak yang terlibat.
Pihak sekolah juga menyebut pimpinan telah memberikan pembinaan dan teguran lisan kepada guru yang bersangkutan. Guru tersebut dikabarkan telah menyampaikan permintaan maaf serta berkomitmen tidak mengulangi tindakan serupa.
Breaking news:
Sekolah mengakui tindakan yang dilakukan sempat dinilai berlebihan hingga menimbulkan luka pada siswa. Pimpinan sekolah juga disebut telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada wali murid.
Meski demikian, penjelasan bahwa persoalan telah dimediasi tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Apabila terdapat dugaan tindak kekerasan, penanganannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan kepentingan terbaik bagi anak.
Pihak sekolah menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap penerapan kedisiplinan. Salah satu rencana yang disampaikan ialah memasang banner atau penanda sebagai bentuk komitmen mewujudkan lingkungan pendidikan yang menerapkan disiplin secara humanis tanpa kekerasan fisik maupun verbal.
Sekolah juga mengimbau siswa agar tidak memperkeruh situasi melalui sindiran, ejekan, ataupun unggahan di media sosial. Harapannya, kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung kondusif dan hubungan antara guru, siswa, serta wali murid tetap terjaga.
Namun, persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya melalui imbauan menjaga suasana sekolah. Evaluasi harus menyentuh mekanisme pengawasan, pola pembinaan guru, serta jaminan agar peserta didik tidak mengalami tindakan serupa.
Rencana pelaporan yang disampaikan LPA menjadi perkembangan penting dalam perkara ini. Laporan tersebut diharapkan dapat membuka ruang pemeriksaan yang objektif terhadap kronologi kejadian, keterangan para siswi, wali murid, guru, dan pihak sekolah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi mengenai langkah penanganan dari Polres Pasuruan maupun tanggapan langsung guru berinisial JFR alias Fahmi. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait dan membuka ruang hak jawab sesuai prinsip jurnalistik.
Kesimpulannya, sekolah harus menjadi ruang aman bagi anak, bukan tempat yang menimbulkan ketakutan. Penegakan disiplin wajib berjalan seiring dengan perlindungan hak peserta didik. Dugaan kekerasan terhadap empat siswi SMPN 1 Gempol perlu ditangani secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan hukum agar fakta terungkap serta keselamatan siswa benar-benar terjamin.
(Syf)
