JAKARTA, pojokkasus.com – Kapolri Gelorakan Interigritas Polisi harga mati setelah meluncurkan arah kebijakan reformasi Polri yang menempatkan integritas di posisi terdepan, disertai penataan struktur untuk memperkuat pelayanan masyarakat dan memastikan penegakan hukum yang berkeadilan. Pembekalan ini disampaikan di hadapan calon pimpinan nasional di Lemhannas RI, Kamis (29/10/2026).
Perubahan terbesar ada pada struktur organisasi. Kapolri memerintahkan merampingkan birokrasi di tingkat pusat dan mengalihkan dukungan personel ke satuan wilayah yang langsung berhadapan dengan masyarakat.
“Mabes itu harus ramping, Polda harus kuat, Polres harus besar, Polsek harus tangguh,” tegas Suyudi. Polsek sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat akan mendapat dukungan personel yang lebih memadai.
Perubahan struktur ini sejalan dengan perubahan budaya kerja. Keberhasilan tidak lagi diukur dari jumlah penangkapan, melainkan dari seberapa baik masyarakat dilayani dan rasa aman tercipta.
Baca juga
Kolaborasi Polres Pasuruan & SMKN 1 Purwosari Kembangkan Ketahanan Pangan
Keluhan masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial dan pesan singkat, harus diterima dengan terbuka. Antikritik tidak ada tempat di Polri masa kini. Setiap masukan adalah peluang untuk memperbaiki diri.
Tolok ukur keberhasilan baru Polri :
- Kualitas pelayanan yang mudah diakses
- Kepastian penanganan perkara yang adil
- Pemulihan hak korban dan keadilan bagi semua pihak
- Meningkatnya rasa aman di tengah masyarakat
Penegakan hukum harus tetap tegas namun berkeadilan. Tidak boleh ada intimidasi atau kekerasan dalam proses penanganan perkara. Hak tersangka, saksi, dan korban wajib dilindungi, termasuk kerahasiaan data pribadi.
Hot news
Turunkan Angka Pengangguran, Polresta Sidoarjo Bersinergi Bersama Disnaker.
Integritas berarti tidak ada tempat untuk menutupi kesalahan oknum. Setiap penyimpangan harus ditindaklanjuti secara transparan. Masyarakat berhak melihat bahwa hukum berlaku sama untuk semua pihak.
Evaluasi beban kerja juga menjadi prioritas. Anggota tidak boleh dibebani rangkap tugas yang mengganggu fokus pelayanan. Keseimbangan beban kerja menjaga kualitas penugasan tetap prima.
Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Namun arahnya sudah jelas: Polri yang lebih dekat, lebih responsif, dan lebih dipercaya oleh masyarakat.
Reformasi Polri bukan sekadar soal memindahkan meja kerja, melainkan mengubah pola pikir. Struktur yang mendekatkan personel ke masyarakat harus disertai integritas yang kuat dan sikap terbuka terhadap masukan. Saat integritas dan pelayanan berjalan beriringan, kepercayaan masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya.
(Akbar/Humas)
