SIDOARJO, pojokkasus.com – Belajar tak harus mahal dan menjadi polemik biaya Outdoor Learning (ODL) jenjang sekolah menengah di Sidoarjo, Tarif sebesar Rp900.000 hingga lebih dari Rp1.000.000 per siswa dinilai sangat memberatkan beban ekonomi banyak keluarga. Menyikapi keresahan masyarakat, Komisi D DPRD Sidoarjo bersama Aliansi Pemantau Implementasi Kebijakan (APIK) menggelar audiensi resmi di Gedung DPRD Sidoarjo pada Rabu (11/11/2026).
Pertemuan ini menekankan satu arah kebijakan mendasar tentang pembelajaran di luar kelas wajib memberikan manfaat edukasi nyata tanpa harus mencekik dompet para orang tua siswa.
APIK ( Aliansi Pemantau Implementasi Kebijakan) menilai skema penentuan tarif ODL saat ini sangat membingungkan dan cenderung tidak masuk akal bagi kemampuan finansial mayoritas warga. Pihaknya menduga kuat adanya kesepakatan tertutup antara oknum pihak sekolah dengan vendor penyedia jasa travel yang merugikan orang tua.
Ketidakjelasan rincian fasilitas serta ketiadaan ruang dialog terbuka menjadi alasan utama mengapa gelombang protes dari para wali murid semakin membesar. Masyarakat menuntut kejelasan ke mana alokasi setiap rupiah yang dibayarkan agar tidak ada lagi praktik pembebanan biaya secara sepihak.
Baca juga
Kabupaten Pasuruan Pertahankan Juara Umum Pencak Silat POPDA XV Jatim
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Moch. Dhamroni Chudlori, menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ODL sudah saatnya dievaluasi total. Pihaknya mendorong seluruh satuan pendidikan agar mengalihkan lokasi pembelajaran luar kelas ke area lokal Sidoarjo sendiri.
Langkah strategis ini dinilai tidak hanya memotong biaya transportasi secara signifikan, tetapi juga menjadi momentum emas untuk menghidupkan sektor ekonomi warga. Mengajarkan siswa untuk mengenal potensi daerahnya sendiri jauh lebih bermanfaat daripada memaksakan perjalanan jauh bernilai fantastis.
“Harapan kami, ODL cukup di Sidoarjo saja. Anak-anak belajar mengenal daerahnya, potensi UMKM dan destinasi lokal juga berkembang,” ujar Moch. Dhamroni Chudlori di depan awak media.
Penghematan anggaran ODL melalui pemanfaatan destinasi lokal memberikan dua dampak positif sekaligus :
- Perlindungan Finansial: Mencegah terjadinya diskriminasi sosial di mana siswa kurang mampu merasa minder atau tersisih akibat ketidakmampuan membayar tagihan kegiatan.
- Penguatan Ekonomi Daerah: Membantu perputaran uang tetap berada di wilayah Sidoarjo dengan melibatkan sektor pariwisata lokal dan pelaku usaha kecil menengah (UMKM).
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo, Netti Lastiningsih, memberikan tanggapan mendalam terkait dinamika yang terjadi. Pihaknya mengakui bahwa metode outdoor learning tetap dibutuhkan peserta didik sebagai sarana pembelajaran kontekstual yang interaktif.
Kendati demikian, efisiensi dan asas kepatutan anggaran harus menjadi prioritas utama. Dispendikbud Sidoarjo kini bergerak cepat menjalin koordinasi bersama Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata untuk mendata seluruh objek wisata edukatif yang ada di Sidoarjo.
Sebagai langkah konkret, sejumlah UMKM dan pengelola destinasi wisata lokal telah mengirimkan materi promosi edukasi kepada pihak dinas. Katalog kegiatan interaktif murah ini nantinya disebarkan ke seluruh sekolah sebagai opsi utama ODL yang jauh lebih ramah kantong.
Pihak sekolah juga diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) secara terbuka dan akuntabel. Pemerintah daerah mendorong penggunaan alokasi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk menutup kebutuhan ODL siswa yang kurang mampu.
Menanggapi arahan efisiensi anggaran daerah, Pemkab Sidoarjo resmi mengambil tindakan korektif dengan menunda seluruh agenda ODL ke luar kota, khususnya bagi jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kebijakan tegas ini diambil langsung atas arahan Bupati Sidoarjo guna menghentikan praktik pemborosan dana pendidikan. Seluruh rencana kegiatan luar kota yang sebelumnya telah diajukan oleh pihak sekolah resmi ditahan dan diwajibkan untuk dihitung ulang mengikuti panduan efisiensi yang baru.
Saat ini, proses evaluasi menyeluruh sedang berjalan ketat di bawah pengawasan Dispendikbud Sidoarjo bersama pihak legislatif.
Hot news
Evaluasi ini mencakup empat aspek utama pelaksanaan ODL :
- Penataan ulang mekanisme dan izin prosedur kegiatan sekolah.
- Pemilihan destinasi edukasi wajib berbasis potensi lokal.
- Transparansi rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada wali murid.
- Kesiapan aspek keselamatan serta jaminan fasilitas di lokasi tujuan.
Transparansi total dalam tata kelola kegiatan sekolah kini menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi di Kabupaten Sidoarjo. Publik menuntut agar tidak ada lagi biaya tersembunyi yang mendadak dibebankan di tengah jalan tanpa persetujuan bersama. Edukasi berkualitas tinggi sudah sepatutnya berbanding lurus dengan efisiensi biaya yang dikeluarkan. Prinsip akuntabilitas publik menuntut agar setiap uang rupiah yang dipungut dari masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara jujur dan terbuka.
Program Outdoor Learning (ODL) pada dasarnya merupakan sarana edukasi kontekstual yang sangat baik untuk mengasah pengalaman langsung para siswa di luar ruang kelas. Namun, esensi pembelajaran tersebut akan hilang apabila pelaksanaannya justru memberatkan kondisi finansial orang tua akibat tarif yang mahal dan tidak transparan.
Langkah tegas DPRD Sidoarjo dan Pemkab Sidoarjo dalam memindahkan lokasi ODL ke destinasi lokal serta memaksimalkan dana BOSP merupakan solusi konkret yang patut diapresiasi. Dengan tata kelola anggaran yang jujur, efisien, dan berpihak pada potensi daerah, anak-anak tetap bisa belajar dengan gembira tanpa perlu membebankan dompet wali murid. (Akbar)
