PASURUAN, pojokkasus.com – DPRD Kabupaten Pasuruan mulai merespon setelah viralnya pembangunan pondasi di kawasan bekas pabrik Kunaro, PT Sinar Perkasa, Dusun Nampon, Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Pembangunan tersebut diduga memasuki kawasan sempadan hingga badan sungai dan memicu keresahan masyarakat karena dinilai berpotensi meningkatkan risiko banjir.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pasuruan, Febri Irawan Darwis, menegaskan persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa penanganan. Hal itu disampaikannya pada Rabu (11/11/2026).
“Hal ini tidak boleh dibiarkan. Sungai merupakan aset bersama yang harus dijaga. Bukan milik perorangan,” tegas Febri di hadapan awak media.
Bagi warga Nampon, Desa Winong, sungai bukan sekadar aliran air. Keberadaannya menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, termasuk sebagai jalur aliran air hujan yang melindungi permukiman masyarakat.
Baca juga
Febri Irawan Darwis Tinjau Jalan Tani Legok, Warga Berharap JUT Segera Dibangun
Warga khawatir apabila pembangunan pondasi tersebut terbukti mengganggu kawasan sempadan maupun badan sungai, kapasitas aliran air dapat berkurang. Kondisi itu dinilai berpotensi memperbesar ancaman luapan air, terutama ketika hujan dengan intensitas tinggi.
Febri menegaskan fungsi perlindungan dan konservasi sungai tidak boleh dikorbankan demi kepentingan bisnis maupun keuntungan pihak tertentu.
“Ini aset kita bersama. Bukan milik perorangan. Siapa pun yang mengambil paksa bagian sungai, itu sama saja merampas hak seluruh masyarakat,” ujarnya.
Pemkab Diminta Turun, Dinas Pengairan Akan Dilibatkan
Sebagai langkah awal, koordinasi dengan pemerintah daerah dan Dinas Pengairan akan dilakukan untuk memverifikasi kondisi sebenarnya di lapangan.
Tim peninjau diharapkan segera turun guna memastikan batas sempadan sungai, kondisi tangkis, serta kesesuaian pembangunan pondasi dengan ketentuan yang berlaku.
Penanganan persoalan ini dinilai tidak cukup hanya melalui pemantauan. Pemerintah harus memastikan perlindungan terhadap lingkungan dan keselamatan warga menjadi prioritas.
Apabila nantinya ditemukan pelanggaran, penegakan aturan harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum. Tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak mana pun.
Warga Minta Tangkis Sungai Dikembalikan
Sementara itu, keresahan warga Nampon tidak hanya berkaitan dengan dugaan pembangunan yang memasuki kawasan sungai. Mereka juga berharap kondisi sungai dapat dikembalikan seperti semula.
Zakky, salah seorang warga, menyampaikan harapan agar tangkis sungai yang sebelumnya ada dapat dikembalikan sebagaimana kondisi awal.
Menurutnya, keberadaan tangkis sungai sangat penting untuk melindungi rumah-rumah warga yang berada di sepanjang bibir sungai.
“Harapan kami, semuanya bisa dikembalikan seperti aslinya. Kalau awalnya ada tangkis sungai, ya harus dikembalikan. Dampak banjir sangat mengancam rumah masyarakat yang berada di bibir sungai,” ujar Zakky.
Warga berharap pemerintah tidak hanya melakukan pengecekan, tetapi juga mengambil langkah nyata apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya perubahan atau pelanggaran terhadap kawasan sungai.
Hot news
Ketika Sidang Dengar Pendapat Terhambat, Barata Persada Siap Melangkah
Masyarakat menginginkan proses penanganan berlangsung terbuka, objektif, dan tidak berpihak kepada kepentingan tertentu.
Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Sungai merupakan bagian dari kepentingan publik yang keberadaannya harus dijaga bersama.
Kini, warga Nampon menunggu langkah konkret pemerintah daerah dan instansi berwenang. Mereka berharap tangkis sungai dapat dipulihkan dan ancaman banjir terhadap permukiman masyarakat tidak semakin besar.
POJOKKASUS.COM akan terus mengawal perkembangan investigasi kasus ini secara mendalam untuk memastikan hak-hak warga Dusun Nampon terlindungi sepenuhnya dari ancaman bencana ekologis. Bersambung
(D2Y)
